Finlandized, Alasan Amerika Lancarkan Perang Teluk terhadap Iraq

Pasca Perang Dunia II, tak ada yang lebih menarik minat Amerika selain Arab Saudi dan Iran mengingat kedua negara tersebut merupakan negara yang kaya akan potensi minyak. Iraq sendiri dipandang Amerika sebagai negara radikal lemah dan memiliki kedekatan dengan Rusia namun tidak begitu mengancam.

Barulah di tahun 1980 bilateral antara Iraq dan Amerika Serikat mulai terjalin begitu erat. Akibat kemerosotan ekonomi yang dialami negaranya, Iraq berencana untuk menginvasi Kuwait.

Mengetahui rencana Iraq untuk menginvasi wilayah Kuwait, hal tersebut menjadi pukulan keras bagi Presiden Amerika Serikat yaitu Geroge H. W. Bush di mana tindakan Iraq menjadi ancaman bagi negara Adikuasa tersebut dalam meletakan kepentingannya di Teluk Persia dan menjamin agar minyak terus mengalir serta mencegah munculnya hegemoni musuh di region Teluk. Sebab apabila Kuwait berhasil di kuasai Iraq maka negara Bulan Sabit tersebut akan menguasai 9% dari produksi minyak global yang mampu disaingkan dengan Arab Saudi dengan penguasaan minyak dunia mencapai hampir 11%.

Dan apabila kekuatan militer Iraq berhasil ditempatkan di Kuwait maka akan mengancam kestabilan Arab Saudi sehingga mengalami “Finlandized” berupa paksaan untuk mengikuti kebijakan harga minyak luar negeri yang didiktatori Baghdad. Dengan kata lain Iraq memiliki kapabilitas untuk megatur harga minyak global.

Pada pada 2 Agustus 1990 Iraq melancarkan invasinya ke Kuwait yang dikenal dengan sebutan Perang Teluk Persia I atau Gulf War. Invasi Iraq ini dibuka dengan penyerangan oleh dua brigade Pasukan Khusus Republik Iraq yang bergerak cepat untuk menguasai istana Amir dan Bank Sentral Kuwait.

Pada hari yang sama Iraq membombardir ibukota Kuwait City dari udara. Meskipun Angkatan Bersenjata Kuwait, baik kekuatan darat maupun udara berusaha mempertahankan negara, namun mereka dengan cepat kewalahan. Selanjutnya Kuwait berhasil memperlambat gerak Iraq dan segera menyelamatkan keluarga kerajaan untuk meloloskan diri ke Arab Saudi beserta sebagian besar tentara yang masih tersisa. Invasi membabibuta yang dilakukan Iraq membuat Kuwait meminta bantuan kepada Amerika Serikat tepat tanggal 7 Agustus 1990.

Presiden Saddam Husein begitu percaya diri dengan invasi yang dilakukannya di atas tanah Kuwait hingga pada musim gugur tanggal 6 Agustus 1990 Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo ekonomi Pada Iraq dan dilanjutkan dengan misi diplomatik antara James Addison Baker III diplomat Amerika Serikat dengan menteri luar negeri Iraq Tareq Aziz tanggal 9 Januari 1991 namun tidak membuahkan hasil. Iraq menolak permintaan PBB agar menarik pasukannya dari Kuwait 15 Januari 1991.

Dengan segera Presiden Amerika Serikat George H. W. Bush mengambil tindakan tegas terhadap Iraq setelah memperoleh izin untuk menyatakan perang oleh Kongres Amerika Serikat tanggal 12 Januari 1991. Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul negara-negara lain baik negara-negara Arab dan AfrikaUtara kecuali Syria, Libya, Yordania dan Palestina. Kemudian datang pula bantuan militer Eropa khususnya Eropa Barat (Inggris, Perancis dan Jerman Barat ditambah negara-negara Eropa Utara dan Eropa Timur), serta 2 negara Asia yaitu Bangladesh dan Korea Selatan.

Sementara dari Afrika, Niger turut bergabung dalam koalisi. Pasukan Amerika Serikat dan Eropa di bawah komando gabungan yang dipimpin Jenderal Norman Schwarzkopf serta Jenderal Collin Powell.

Pasukan negara-negara Arab dipimpin oleh Letjen Khalid bin Sultan. Operation Desert Shield (Operasi Badai Gurun) dimulai tanggal 17 Januari 1991 pukul 03:00 waktu Baghdad yang diawali serangan serangan udara masif atas Baghdad dan beberapa wilayah Iraq lainnya.

Target utama koalisi adalah untuk menghancurkan kekuatan Angkatan Udara Iraq dan pertahanan udara yang diluncurkan dari Arab Saudi dan kekuatan kapal induk koalisi di Laut Merah dan Teluk Persia. Target berikutnya adalah pusat komando dan komunikasi.

Presiden Saddam Hussein yang merupakan titik sentral komando Iraq dan inisiatif di level bawah tidak diperbolehkan. Koalisi berharap jika pusat komando rusak maka semangat dan koordinasi tempur Iraq akan langsung kacau dan lenyap. Target ketiga dan yang paling utama adalah instalasi rudal jelajah terutama rudal Scud.

Operasi pencarian rudal ini juga didukung oleh pasukan komando Amerika dan Inggris yang mengadakan operasi rahasia di daratan untuk mencari dan bila perlu menghancurkan instalasi rudal tersebut serta operasi di daratan yang mengakibatkan perang darat yang dimulai tanggal 30 Januari 1991.

Iraq melakukan serangan balasan dengan memprovokasi Israel dengan menghujani Israel terutama Tel Aviv, Haifa, dan Arab Saudi di Dhahran dengan serangan rudal Scud B buatan Uni Soviet rakitan Iraq yang bernama Al Hussein. Untuk menangkal ancaman Scud, koalisi memasang rudal penangkis, Patriot serta memaksimalkan sortir udara untuk memburu rudal-rudal tersebut sebelum diluncurkan. Iraq juga melakukan perang lingkungan dengan membakar sumur sumur minyak di Kuwait dan menumpahkan minyak ke Teluk Persia.

Sempat terjadi tawar-menawar perdamaian antara Uni Soviet dengan Iraq yang dilakukan atas diplomasi Yevgeny Primakov dan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev namun ditolak oleh Presiden Amerika Serikat George H. W. Bush pada tanggal 19 Februari 1991.

Sementara Uni Soviet akhirnya tidak melakukan tindakan apa pun di Dewan Keamanan PBB, meskipun Uni Sovyet pada saat itu dikenal sebagai sekutu Iraq terutama dalam hal suplai persenjataan. Selanjutnya Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak mengambil serangan balasan atas Iraq untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer Negara Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan Koalisi berhasil membebaskan Kuwait dari ivasi Iraq dan Presiden Amerika Serikat George H. W. Bush menyatakan perang telah usai. [windi loviyo]